Jakarta: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) akhirnya mengikuti keinginan pelaku asuransi dengan mengundurkan penerapan aturan modal minimum dari akhir 2008 menjadi 2010.

Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany mengatakan pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan aturan modal minimum asuransi terbesar Rp 40 miliar..
Berdaslarkan ketentuan PP 39/2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, setiap perusahaan asuransi wajib memiliki modal minimum Rp 40 miliar di akhir tahun lalu. Pemerintah, ujar Fuad, telah merevisi PP tersebut.
“Alasannya karena krisis global sehingga untuk peningkatan modal mereka butuh uang. Sekarang sedang krisis likuiditas, sehingga akan ditunda menjadi 2010 dari 2008,” ujarnya pekan ini.
Menurut dia, modal minimum asuransi Rp 40 miliar itu wajib dipenuhi baru 2010. Selanjutnya pada 2012 harus meningkat menjadi Rp. 70 miliar dan pada 2014 meningkat menjadi Rp 100 miliar.
Fuad menegaskan perusahaan asuransi tetap diwajibkan memiliki modal yang lebih besar agar profil industri juga menguat sehingga kepercayaan publik meningkat terhadap kemampuan asuransi meng-underwrite risiko.
Aturan modal minimum asuransi perakhir 2008 tersebut memang menuai penentangan dari anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Baru sepertiga dari anggota AAUI yang memiliki modal di atas aturan baru.
AAUI sempat menawar penangguhan pemenuhan modal dengan tahapan Rp 40 miliar pada 2011, Rp 70 miliar pada 2013, dan Rp 100 miliar pada 2015.

Perijinan Perasuransian 2008

Sumber : Bapepam-LK

Argumen AAUI, aturan itu berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja kepada sekitar 5353 tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak sejumlah 1425 orang dan tenaga pemasaran atau agen sejumlah 2818 orang.
AAUI juga mengajukan uji materi terhadap terhadap beberapa pasal PP No. 39.2008 ke Mahkamah Agung, Ricardo Simanjuntak, yang pernah membela Prudential dari kasus pailit, kali ini mewakili AAUI.
Ketua Umum AAUI Kornelius Simanjuntak mengatakan pihaknya menunggu resmi dari pemerintah . “Kami belum tahu hal-hal yang mendetail karena permohonan kami tidak sepenuhnya dikabulkan”, ujar Kornelius.
Kapler Arifin, anggota tim ad hoc untuk mengkaji PP No. 39/2008, menyebutkan asosiasi mau tidak mau akan mempertimbangkan kembali langkah uji materi ke MA. “Yang penting kami berharap pemerintah terus membuka ruang mendengarkan kritik dari pelaku industri”.

Cabut Ijin

Disisi lain, laporan akhir 2008 Bapepam-LK memperlihatkan pemerintah telah bertindak tegas selama tahun lalu dengan mencabut 19 izin usaha perusahaan perasuransian. Sementara itu, ijin usaha baru diberikan kepada 10 perusahaan perasuransian pada 2008.
Jumlah perusahaan asuransi di Indonesia hingga 19 Desember 2008 mencapai 382 perusahaan yang terdiri dari 45 asuransi jiwa, 90 asuransi umum, 2 asuransi sosial dan jamsostek, 3 asuransi untuk PNS dan TNI/Polri, 4 reasuransi dan 238 perusahaan penunjang usaha asuransi.
Sepanjang 2008, sebanyak 24 perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk unit-linked . Sedangkan 233 produk baru asuransi jiwa dan umum, 12 diantaranya adalah produk syariah, disetujui Bapepam-LK. Sebanyak 25 permohonan bancasaturance disetujui untuk dipasarkan melalui kerjasama dengan bank.

Sumber :  Bisnis Indonesia Jum’at , 02 Januari 2009

Oleh      :  Fahmi Achmad